Kantor Sanksi Departemen Keuangan AS Diduga Diretas Pemerintah Tiongkok, Klaim Pejabat

Washington D.C. (INSE OFFIC) – Kabar mengejutkan mengguncang pemerintahan Amerika Serikat menyusul laporan yang menyebutkan bahwa Kantor Kontrol Aset Asing (Office of Foreign Assets Control/OFAC) di bawah naungan Departemen Keuangan AS telah menjadi sasaran serangan siber yang diduga dilakukan oleh pemerintah Tiongkok. Meskipun belum ada pernyataan resmi yang secara eksplisit menuduh Pemerintah Tiongkok, sumber-sumber anonim di dalam pemerintahan mengkonfirmasi kecurigaan tersebut kepada sejumlah media ternama, termasuk The New York Times dan Reuters.

Insiden ini terungkap setelah penyelidikan internal yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dan badan-badan intelijen AS. Penyelidikan tersebut menemukan bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan aktor-aktor negara dalam serangan siber tersebut, yang menargetkan sistem komputer OFAC yang menyimpan informasi sensitif terkait sanksi ekonomi yang diberlakukan AS terhadap individu, entitas, dan negara-negara tertentu. Informasi yang diakses oleh para peretas hingga saat ini belum diungkapkan secara detail, demi mencegah potensi eksploitasi lebih lanjut dan menjaga keamanan nasional. Namun, para pejabat yang diwawancarai menekankan keprihatinan serius atas potensi kebocoran informasi yang dapat mengganggu upaya penegakan hukum dan kebijakan luar negeri AS.

Para ahli keamanan siber independen yang dihubungi oleh berbagai media menyatakan bahwa metode serangan yang digunakan menunjukkan tingkat kecanggihan yang tinggi, mengindikasikan keterlibatan aktor-aktor negara dengan sumber daya dan keahlian yang memadai. Salah satu analis keamanan siber dari perusahaan konsultan keamanan terkemuka, yang meminta namanya dirahasiakan, menyatakan bahwa teknik yang digunakan mirip dengan serangan-serangan yang sebelumnya dikaitkan dengan kelompok-kelompok peretas yang berafiliasi dengan pemerintah Tiongkok. Analis tersebut menambahkan bahwa upaya untuk melacak asal-usul serangan tersebut masih terus dilakukan, dan bukti-bukti digital yang dikumpulkan akan dianalisa secara menyeluruh untuk memastikan ketepatan tuduhan tersebut.

Pemerintah AS belum secara resmi menanggapi laporan ini, namun beberapa pejabat telah menyatakan keprihatinan serius atas insiden ini dan menekankan komitmen mereka untuk melindungi infrastruktur kritis negara tersebut dari serangan siber. Keheningan resmi ini kemungkinan didorong oleh berbagai pertimbangan, termasuk upaya untuk tidak memperkeruh hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan memastikan bahwa investigasi berlangsung tanpa gangguan. Namun, keengganan untuk memberikan pernyataan resmi segera memicu spekulasi di kalangan para pakar dan pengamat politik, yang melihatnya sebagai potensi indikasi bahwa dampak dari serangan tersebut jauh lebih signifikan daripada yang telah diungkapkan secara publik.

Serangan siber ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik antara AS dan Tiongkok, yang meliputi persaingan ekonomi, teknologi, dan militer. Insiden ini diperkirakan akan semakin memperburuk hubungan bilateral kedua negara, serta menimbulkan pertanyaan serius tentang keamanan data sensitif pemerintahan AS dan efektivitas langkah-langkah keamanan siber yang telah diterapkan. Para pakar keamanan siber menekankan perlunya peningkatan investasi dalam infrastruktur keamanan siber pemerintah dan kerja sama internasional untuk memerangi ancaman siber yang semakin canggih dan terorganisir. Kejadian ini juga akan memicu diskusi mengenai perlunya tinjauan komprehensif terhadap protokol keamanan data dalam Departemen Keuangan dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Ke depan, upaya pencegahan dan penanggulangan serangan siber serupa menjadi prioritas utama yang mendesak untuk diatasi. Kegagalan untuk melakukannya dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi keamanan nasional dan stabilitas ekonomi internasional.